Massa mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada (UGM) melayangkan kritik terhadap pelaksanaan dialog yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Mereka menilai forum diskusi semacam itu kehilangan esensi partisipasi publik apabila keputusan sudah diambil sebelum masukan masyarakat didengar.
Kritik tersebut muncul dalam rangkaian aksi dan penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa terkait sejumlah kebijakan publik yang menjadi perhatian masyarakat. Menurut mereka, dialog seharusnya menjadi ruang untuk menyerap pendapat dan pertimbangan sebelum keputusan final ditetapkan oleh pemerintah atau pemangku kebijakan.
Mahasiswa berpendapat bahwa partisipasi publik merupakan salah satu unsur penting dalam sistem demokrasi. Keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan dinilai dapat menghasilkan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik.
Dalam pandangan mereka, forum dialog yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan berpotensi hanya menjadi sarana penyampaian informasi, bukan wadah untuk menampung aspirasi yang dapat memengaruhi substansi kebijakan. Karena itu, mahasiswa mendorong agar mekanisme konsultasi publik dilakukan lebih awal.
Perdebatan mengenai efektivitas dialog publik bukanlah hal baru dalam proses pembuatan kebijakan. Banyak kalangan menilai bahwa keterbukaan dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi suatu kebijakan sekaligus mengurangi potensi penolakan di kemudian hari.
Pengamat kebijakan publik menyebut bahwa partisipasi masyarakat yang bermakna harus dilakukan pada tahap ketika masukan masih memiliki peluang untuk memengaruhi keputusan akhir. Jika kebijakan sudah ditetapkan, ruang dialog menjadi lebih terbatas karena fokusnya bergeser dari perumusan menuju sosialisasi.
Mahasiswa UGM menilai bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam mengawal proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Oleh sebab itu, mereka menganggap penting untuk terus menyuarakan pandangan terhadap berbagai isu yang berdampak luas bagi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah dan berbagai institusi publik sering menekankan pentingnya komunikasi dengan masyarakat untuk menjelaskan tujuan serta manfaat suatu kebijakan. Namun mahasiswa berpendapat bahwa komunikasi saja tidak cukup apabila tidak disertai ruang partisipasi yang nyata.
Fenomena meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam berbagai isu kebijakan menunjukkan bahwa kampus masih menjadi salah satu pusat diskusi dan pemikiran kritis di Indonesia. Berbagai organisasi mahasiswa aktif mengkaji dan memberikan respons terhadap kebijakan yang dianggap memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat.
Sejumlah akademisi menilai bahwa perbedaan pandangan antara mahasiswa dan pembuat kebijakan merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Yang terpenting adalah menjaga ruang dialog agar tetap terbuka dan berlangsung secara konstruktif.
Mahasiswa berharap kritik yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kepentingan dalam merancang mekanisme partisipasi publik yang lebih efektif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam proses pembentukannya.
Perdebatan mengenai waktu dan bentuk dialog publik diperkirakan akan terus menjadi bagian dari diskursus kebijakan di Indonesia. Berbagai pihak sepakat bahwa keterlibatan masyarakat yang lebih luas dapat membantu menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan publik.
About The Author
