BNN RI dan Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia sepakat memperkuat kerja sama untuk membongkar jaringan narkoba internasional setelah pertemuan delegasi Indonesia di Moskow. Kesepakatan itu dibahas dalam agenda yang dipimpin Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto dan disebut berlaku untuk periode kerja sama 2026–2027.
Pertemuan berlangsung pada 22 Juni 2026 dan diterima langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Rusia Igor Zubov serta Kepala Direktur Utama Drug Control Ivan Valentinovic Gorbunov. BNN menilai langkah ini penting karena peredaran gelap narkotika lintas negara semakin kompleks, termasuk temuan kasus yang melibatkan warga negara Rusia di Bali.
Dalam kesepakatan pertama, kedua pihak sepakat memperketat pengawasan di wilayah yang dinilai rawan, termasuk Bali, serta memperlancar pertukaran data intelijen secara real time. BNN juga menyebut penegakan hukum akan diperkuat melalui sinergi aparat dan otoritas imigrasi. Bila ada wisatawan asing yang terbukti terlibat jaringan kriminal narkotika, tindakan tegas termasuk deportasi dapat diterapkan. Kesepakatan ini antara lain didorong oleh pengungkapan laboratorium mefedron pertama yang disebut melibatkan warga Rusia.
Poin berikutnya menyentuh kejahatan digital yang kini ikut menopang bisnis narkotika. Indonesia dan Rusia sepakat memperluas kolaborasi dalam penguatan sumber daya manusia di bidang digital forensics, cyber investigation, dan penelusuran transaksi aset kripto. Bagi aparat, jalur digital dan aset virtual kerap dipakai untuk menyamarkan aliran dana jaringan narkoba, sehingga kemampuan forensik siber menjadi bagian penting dari penindakan modern.
Butir terakhir menyasar perubahan pola peredaran zat psikoaktif baru yang kini disamarkan dalam rokok elektronik. Kedua negara sepakat untuk saling bertukar informasi tentang jenis zat tersebut sekaligus mengimbangi penindakan dengan edukasi pencegahan kepada masyarakat. Dengan model kerja sama ini, BNN berharap pengawasan tidak hanya berhenti pada penangkapan pelaku, tetapi juga memutus rantai distribusi, pencucian uang, dan penyebaran modus baru yang makin sulit dilacak.
Kerja sama Indonesia dan Rusia ini memperlihatkan bahwa perang melawan narkotika tidak lagi cukup dilakukan di dalam negeri. Dengan pelibatan imigrasi, intelijen, forensik digital, dan pendidikan publik, pemerintah berupaya membangun lapisan pencegahan yang lebih luas agar jaringan internasional tidak mudah memanfaatkan celah hukum maupun teknologi.
BNN juga menilai pola koordinasi lintas negara penting karena kejahatan narkotika kerap bergerak cepat mengikuti jalur perdagangan, wisata, dan komunikasi digital. Karena itu, kesepakatan ini diharapkan membuat pertukaran informasi tidak tersendat saat aparat mengejar pelaku lintas yurisdiksi.
Di tingkat kebijakan, kesepakatan itu juga memberi sinyal bahwa pemberantasan narkoba internasional kini semakin bergantung pada data, koordinasi lintas instansi, dan respons cepat terhadap modus baru yang terus berganti. Langkah ini menjadi ujian serius bagi konsistensi penindakan.
About The Author
