Pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi terkait usulan pemindahan gerbong khusus wanita di KRL Commuter Line ke bagian tengah akhirnya berujung permintaan maaf. Klarifikasi ini disampaikan pada Rabu, 29 April 2026, setelah pernyataannya menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
Permintaan maaf tersebut muncul setelah usulan yang dilontarkan sehari sebelumnya dianggap kurang sensitif, terutama karena disampaikan dalam konteks duka pascakecelakaan kereta di Bekasi Timur. Dalam pernyataan resminya, Arifah mengakui kekeliruannya. Ia mengatakan bahwa pernyataannya tidak tepat dan menyampaikan permohonan maaf kepada publik, khususnya korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman.
Arifah menegaskan bahwa tidak ada niat untuk membandingkan tingkat keselamatan antara penumpang perempuan dan laki-laki. Ia menekankan bahwa keselamatan seluruh masyarakat harus menjadi prioritas utama tanpa membedakan gender. “Keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor satu,” demikian penegasannya dalam klarifikasi yang disampaikan melalui video resmi.
Sebelumnya, usulan tersebut disampaikan pada Selasa, 28 April 2026, setelah Arifah menjenguk korban kecelakaan di RSUD Bekasi. Dalam kesempatan itu, ia mengusulkan agar gerbong khusus perempuan ditempatkan di tengah rangkaian kereta sebagai respons atas insiden tabrakan yang melibatkan gerbong wanita.
Namun, usulan tersebut langsung memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk pakar transportasi dan otoritas perkeretaapian. Mereka menilai penempatan gerbong wanita di bagian depan atau belakang telah melalui pertimbangan matang, seperti faktor keamanan, kemudahan akses petugas, serta manajemen kepadatan penumpang.
Di tengah polemik tersebut, Arifah menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini bukan pada perubahan posisi gerbong, melainkan penanganan korban kecelakaan. Ia menyebut prioritas utama adalah memastikan korban mendapatkan perawatan terbaik serta dukungan, termasuk pendampingan psikologis bagi keluarga yang terdampak.
Kasus ini sekaligus menyoroti sensitivitas komunikasi pejabat publik dalam situasi krisis. Meski dimaksudkan sebagai respons terhadap aspek keselamatan, pernyataan yang disampaikan tanpa konteks yang tepat dapat menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat. Hingga Kamis, 30 April 2026, posisi gerbong khusus wanita di KRL tetap tidak berubah, sementara polemik ini perlahan mereda setelah klarifikasi resmi dari Menteri PPPA.
Tags: menteri pppa minta maaf, menteri pppa kasus kai, menteri pppa krl
About The Author
