Pemerintah Australia akan mewajibkan perusahaan teknologi membayar iuran untuk mendukung keberlanjutan penerbit berita lokal apabila mereka tidak mencapai kesepakatan hak cipta dengan perusahaan media di negara tersebut. Kebijakan ini menjadi langkah terbaru Canberra untuk memastikan industri media tetap memperoleh manfaat ekonomi dari distribusi konten berita melalui platform digital.
Aturan tersebut telah disahkan oleh parlemen Australia dan akan menyasar perusahaan teknologi besar yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pasar digital setempat. Berdasarkan laporan Engadget, Kamis (20/8) waktu setempat, perusahaan seperti Meta, Google, TikTok, dan LinkedIn dapat dikenai pungutan apabila tidak memenuhi persyaratan kerja sama dengan penerbit berita lokal.
Dalam ketentuannya, perusahaan teknologi diwajibkan mencapai kesepakatan dengan sedikitnya delapan penerbit berita hingga akhir periode pelaporan tahunan. Kesepakatan tersebut harus memberikan dukungan yang dapat membantu penerbit mempertahankan keberlangsungan produksi dan distribusi berita.
Jika kewajiban itu tidak dipenuhi, perusahaan yang memenuhi kriteria akan dikenai iuran sebesar 2,75 persen dari pendapatan lokalnya. Namun, perusahaan teknologi yang telah membuat kesepakatan sesuai ketentuan tidak perlu membayar pungutan tersebut.
Kebijakan ini berlaku bagi perusahaan dengan pendapatan iklan di Australia lebih dari 250 juta dolar Australia atau sekitar Rp3,1 triliun. Selain memenuhi ambang pendapatan, perusahaan juga harus mengoperasikan layanan seperti media sosial atau mesin pencari yang dinilai memiliki pengaruh signifikan terhadap masyarakat Australia.
Dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan kepada penerbit berita. Pemerintah Australia menyusun mekanisme pembagian berdasarkan jumlah jurnalis yang bekerja di masing-masing perusahaan media, termasuk pekerja lepas.
Langkah tersebut dirancang untuk memberikan sumber pendanaan tambahan bagi industri berita lokal yang menghadapi tekanan akibat perubahan model bisnis media digital. Pemerintah Australia menilai mekanisme sebelumnya yang diterapkan sejak 2021 sudah tidak lagi berjalan secara efektif sehingga diperlukan pendekatan baru.
Kebijakan terdahulu juga sempat memicu ketegangan antara pemerintah Australia dan perusahaan teknologi. Setelah aturan tersebut diberlakukan, Meta pernah membatasi penerbit maupun pengguna di Australia untuk membagikan artikel berita melalui platformnya.
Meta kemudian mencapai kesepakatan dengan sejumlah perusahaan media Australia. Namun, kerja sama tersebut dilaporkan berakhir sekitar dua tahun lalu sehingga pemerintah kembali mencari mekanisme untuk memastikan hubungan antara platform digital dan penerbit berita tetap memberikan manfaat bagi industri media.
Persoalan serupa juga pernah muncul di Kanada. Pada 2023, Meta memblokir pengguna Facebook dan Instagram di negara tersebut untuk membagikan tautan artikel berita setelah pemerintah Kanada menerapkan regulasi yang mewajibkan perusahaan teknologi memberikan kompensasi kepada penerbit berita.
Melalui aturan baru ini, Australia berupaya menciptakan mekanisme yang mendorong perusahaan teknologi memilih bekerja sama dengan penerbit dibandingkan membayar pungutan. Kebijakan tersebut sekaligus menunjukkan semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan media lokal di tengah perubahan ekosistem informasi digital.
About The Author
